MEDAN (Makmurnews) Kekecewaan mendalam DPRD Kota Medan atas jebolnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga kuat akibat adanya praktik dugaan. korupsi terstruktur.
Merespons kondisi tersebut, sumber yang di himpun kontributor Media Makmurbews.com pada Sabtu (1/8), mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas aliran dana yang hilang dari kas daerah.
Menurut sumber , hilangnya potensi miliaran rupiah dari kas daerah bukan sekadar masalah kelalaian administratif belaka. Ia menilai ada indikasi kesengajaan, pungutan liar (pungli), dan permainan anggaran secara masif di lapangan yang melibatkan oknum internal instansi terkait.
Sumber. meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan pihak Kepolisian tidak tinggal diam. Kebocoran PAD yang terus berulang ini adalah sinyal kuat adanya jaringan korupsi terstruktur yang merugikan masyarakat Medan," tegas nya. saat memberikan keterangan di Medan.
Sumber juga menambahkan bahwa manipulasi data potensi pendapatan daerah sering kali terjadi pada tahap perencanaan. Pola pembiaran ini dinilai sengaja dipelihara oleh oknum pejabat nakal demi meraup keuntungan pribadi dengan cara menyunat target riil yang bisa dicapai.
Akibatnya, target PAD sengaja dibuat rendah agar realisasinya terlihat selalu memenuhi kuota, padahal potensi asli di lapangan jauh lebih besar.
Dampak dari kebocoran yang masif ini sangat mencederai rasa keadilan sosial dan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Medan.
Alokasi anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk perbaikan jalan, penanggulangan banjir, dan fasilitas kesehatan gratis kini justru menguap ke kantong-kantong para koruptor. Sumberb menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terus-menerus dikorbankan akibat bobroknya mentalitas para pengawas kebijakan di daerah.
Sebagai langkah konkret, sumber memastikan bahwa pihak nya dalam waktu dekat akan melayangkan laporan resmi beserta bukti-bukti awal ke Kejari Medan dan Polda Sumut. Laporan tersebut berfokus pada titik-titik rawan pungli retribusi dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin bangunan strategis.
Tindakan tegas ini diambil guna memastikan ada efek jera bagi para pelaku yang terlibat dalam lingkaran korupsi tersebut.
menyoroti beberapa sektor krusial yang menjadi ladang kebocoran anggaran:
## 1. Indikasi Korupsi di Sektor Retribusi Parkir
Sistem pengutipan parkir konvensional yang tidak transparan dinilai menjadi celah utama.
Maraknya praktik pungli, penggunaan karcis retribusi yang diduga palsu, serta tidak jelasnya setoran dari kawasan strategis seperti PT Kawasan Industri Medan (KIM) membuktikan lemahnya pengawasan Dinas Perhubungan.
## 2. "Permainan" Izin Bangunan (PBG) yang Terstruktur
Sumber juga mencurigai adanya oknum di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinas
Perkimcikataru yang sengaja "tutup mata" terhadap berdirinya bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bangunan ilegal tetap bisa berjalan mulus di lapangan diduga kuat karena adanya aliran uang suap untuk menghindari penyegelan Satpol PP. Sumber juga heran meliat bangun bangunan ada yang izin PBG nya 5 unit tapi di bangun. Lebih dari 5 unit. Ada yang tidak tertera PBG nya tapi bangunan nya tetap berjalan. Banyak. Macam cara dugaan. Oknum untuk mengelabui pemasukan pendapatan daerah. Aneh nya lagi ujar Sumber mengapa ada dinas yang terkait mungurusi PBG izin membangun malah di duga tidak berfungsi peran nya . Pengawasan nya . Tindakan nya. Di mana sebenar walikota medan ini apa wali kota tidak meliat. Dan tidak mendengar ada Bangunan bangunan yang di wilaya tugas wali kota medan PBG dan izin membangun yang semberaut serta izin membangun ini apa bila di kelolah dengan baik tentunya pendapatan yang sangat besar untuk PAD kota medan tapi walikota Medan juga harus meliat Pembangunan dikota medan cek PBG nya . Tentunya sumber menyampaikan. Pak Wali kota kan punya team internal yang kuat dan andal didalam manggali hal hal temuan di lapangan.
## 3. Pengelolaan Pasar Tradisional
Keterlibatan pihak ketiga di PUD Pasar Medan yang hanya menghasilkan setoran PAD minim (berkisar Rp400 juta) juga memicu kecurigaan adanya penyelewengan dana internal yang harus segera diperiksa oleh tim penyidik kejaksaan.
## Desakan Penegakan Hukum
Menutup keterangannya, sumber menegaskan bahwa langkah Pemko Medan dalam menerapkan digitalisasi tidak akan maksimal jika oknum-oknum Nakal di dalam sistem tidak dibersihkan terlebih dahulu.
"Digitalisasi sistem pendapatan itu penting, tetapi tindakan hukum yang tegas (shock therapy) terhadap oknum pejabat dan pengusaha nakal jauh lebih mendesak. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke ranah hukum," pungkas sumbet (red)
