Kontributor Media Makmurnews.com. sabtu 1/8 2026. ; menghimpun sumber sumber menyoroti kinerja Wali kota medan. Yang di nilai lemah teradap bangun bangun yang tidak sesuai izin PBG nya.
Sumber juga mencurigai adanya oknum di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinas
Perkimcikataru yang sengaja "tutup mata" terhadap berdirinya bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bangunan di duga ilegal tetap bisa berjalan mulus di lapangan diduga kuat karena adanya aliran uang suap untuk menghindari penyegelan Satpol PP. Sumber juga heran meliat bangun bangunan ada yang izin PBG nya 5 unit tapi di bangun. Lebih dari 5 unit. Ada yang tidak tertera PBG nya tapi bangunan nya tetap berjalan. Banyak. Macam cara dugaan. Oknum untuk mengelabui pemasukan pendapatan daerah. Aneh nya lagi ujar Sumber mengapa ada dinas yang terkait mungurusi PBG izin membangun malah di duga tidak berfungsi peran nya . Pengawasan nya . Tindakan nya. Di mana sebenar walikota medan ini apa wali kota tidak meliat. Dan tidak mendengar ada Bangunan bangunan yang di wilaya tugas wali kota medan PBG dan izin membangun yang semberaut serta izin membangun ini apa bila di kelolah dengan baik tentunya pendapatan yang sangat besar untuk PAD kota medan tapi walikota Medan juga harus meliat Pembangunan dikota medan cek PBG nya . Tentunya sumber menyampaikan. Pak Wali kota kan punya team internal yang kuat dan andal didalam manggali hal hal temuan di lapangan. Nah. Jika ada temuan yang nyata Izin bsngunan PBG nya tidak sesuai . Wali kota harus menindak oknum oknum yang Nakal tersebut. Wewenang ini ada pada wali kota. Wali kota medan harus membuktikan kinerja nya. Cek turun kelapangan . Benar tidak ada. Izin. PBG bangunan. Bangunan yang tidak sesuai. Ujar sumber.
Desakan Penegakan Hukum
Menutup keterangannya, sumber menegaskan bahwa langkah Pemko Medan dalam menerapkan digitalisasi tidak akan maksimal jika oknum-oknum Nakal di dalam sistem tidak dibersihkan terlebih dahulu.
"Digitalisasi sistem pendapatan itu penting, tetapi tindakan hukum yang tegas (shock therapy) terhadap oknum pejabat dan pengusaha nakal jauh lebih mendesak. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke ranah hukum," pungkas sumbet (red)
Share:
