Surat Keputusan tersebut menegaskan komitmen Purbaya Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan berideologi Pancasila yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. DPP Kartini Purbaya Indonesia dibentuk sebagai salah satu sayap organisasi untuk menjalankan visi-misi perubahan menuju Indonesia Raya yang adil, makmur, dan mandiri, serta penyambung lidah rakyat sesuai Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi berdasarkan Akte Notaris F. Emmy Willis tahun 2025.
Dalam SK tersebut, DPP Kartini diwajibkan melaksanakan konsolidasi dan sosialisasi, termasuk pembentukan kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Provinsi (DPP), serta pengembangan sarana prasarana seperti sekretariat. Kepengurusan ini merujuk pada Surat Mandat Nomor 17/SM/DPP-PURBAYA/2025 tanggal 5 Desember 2025 dan Struktur Pengurus DPP Kartini 2025-2030 tanggal 10 April 2026.
"Organisasi ini menjadi wadah idealisme rakyat untuk mendukung pembangunan nasional, ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan, tanpa bertentangan dengan UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, serta perubahannya," teks SK menekankan, sebagaimana dikutip dari dokumen resmi.
Di SK juga melarang segala tindakan yang mencemarkan nama baik organisasi, bertentangan dengan hukum, etika, atau estetika, dengan ancaman pencabutan keputusan jika dilanggar. Surat ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki jika ditemukan kekeliruan.
Purbaya Indonesia terus mengukuhkan struktur organisasinya untuk memperjuangkan kemajuan bangsa, dengan DPP Kartini sebagai pilar pemberdayaan perempuan dan masyarakat dalam rangka perubahan nasional. (Red)
