Menurut Viktor, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah adalah wujud nyata dari tanggung jawab dan kepedulian negara. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang mempersoalkan niat baik tersebut hanya karena alasan politis.
“Heran kita, Gubernur membantu rakyatnya yang terkena bencana melalui dana Posko Bencana di Pemprov Sumut, justru disalahkan. Jangan karena alasan politik, niat baik untuk membantu masyarakat malah dipersoalkan,” ujar Viktor saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Jumat (28/8).
Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa dalam situasi darurat bencana, hal terpenting adalah memastikan warga yang rumahnya hancur segera mendapatkan bantuan agar mereka bisa kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Baginya, aksi nyata seorang pemimpin yang turun langsung ke lapangan seharusnya mendapatkan apresiasi, bukan justru dijadikan bahan perdebatan.
Viktor menilai, meskipun mekanisme dan aturan tetap harus diikuti, prosedur tidak boleh menjadi penghalang bagi percepatan bantuan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa Gubernur memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi warga di seluruh wilayah Sumatera Utara, termasuk di tingkat kabupaten dan kota.
“Ini bencana, bukan kegiatan politik. Ketika ada rakyat yang menjadi korban, pemerintah harus hadir. Jangan sampai aturan dijadikan alasan untuk menghambat bantuan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan,” tegas Ketua DPD Kosgoro 1957 tersebut.
Menutup pernyataannya, Viktor berharap seluruh elemen masyarakat dan tokoh politik dapat melihat persoalan ini secara proporsional. Ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan sisi kemanusiaan agar warga korban puting beliung di Medan Johor dapat segera pulih dan menjalani kehidupan dengan normal kembali.
