Ketua DPC lSM KPK RI Karo, Jan Warista Ginting, menyatakan bahwa penguatan tata kelola menjadi langkah awal yang krusial. Sejak 2025, pemerintah daerah melaksanakan konsolidasi birokrasi melalui pelantikan Sekretaris Daerah definitif, serta pengisian sejumlah jabatan tinggi pratama untuk memperkokoh kapasitas perangkat daerah. Bupati Antonius Ginting menerapkan sistem evaluasi kinerja berkelanjutan, dengan tahun 2026 ditetapkan sebagai momentum penilaian capaian 2025 guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
Pada aspek layanan dasar, alokasi anggaran menunjukkan prioritas nyata. Dalam APBD Perubahan 2025, sekitar 29,78 persen anggaran dialokasikan untuk pendidikan—melebihi ambang batas nasional—dengan fokus pada peningkatan kompetensi guru dan pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di kawasan pegunungan dan dataran. Di sektor kesehatan, Pemkab Karo memprioritaskan percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Karo, perluasan cakupan jaminan kesehatan masyarakat, serta ketersediaan obat esensial untuk memperkuat pelayanan dasar.
Pertanian kembali diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Program inovatif seperti Solar Dryer Dome untuk pengeringan hasil pertanian, pembangunan bangsal khusus bawang merah dan cabai, serta pengendalian hama lalat buah pada komoditas jeruk dijalankan untuk menaikkan nilai tambah produk. Dukungan terhadap asuransi pertanian, penguatan koperasi petani, dan upaya percepatan kesehatan hewan — termasuk kampanye vaksinasi dalam rangka menuju kabupaten bebas rabies — ditujukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi petani dan menekan kerentanan pendapatan di sektor primer.
Selain kata Jan Warista sektor pariwisata dan pelestarian budaya dimanfaatkan sebagai strategi diversifikasi ekonomi. Pemkab menyusun master plan pengembangan kawasan wisata alam seperti Sipiso-piso, Pola Tebu, dan rute Lava Tour Sinabung. Digitalisasi promosi pariwisata melalui aplikasi Karo Highland, website resmi, dan kanal media sosial menjadi fokus untuk menarik kunjungan dan mendukung pemulihan UMKM lokal. Sinergi dengan pelaku usaha, termasuk HIPMI Karo dan komunitas ekonomi kreatif, diharapkan mendorong kebangkitan usaha kecil serta memperkuat identitas budaya Karo.
Dari sisi fiskal, pemerintah daerah intensif mengupayakan kemandirian melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah: penyempurnaan regulasi pajak daerah, implementasi sistem pembayaran online, pemutakhiran data wajib pajak, serta langkah awal pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya efisiensi anggaran dilakukan sejalan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, namun alokasi wajib untuk pendidikan dan kesehatan tetap dipertahankan untuk menjaga kontinuitas layanan dasar.
Para pemangku kepentingan menilai kombinasi reformasi tata kelola, fokus pada penguatan SDM dan layanan dasar, serta dukungan terhadap pertanian dan pariwisata memberi fondasi kuat bagi peta jalan pembangunan Karo 2025–2029. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk memantau capaian secara berkala dan melibatkan masyarakat serta sektor swasta dalam upaya mewujudkan visi tersebut.
(red)
