.jpg)
Aksi yang berlangsung tertib itu juga diwarnai pentas musik dan tarian tradisional, yang dilakukan peserta sebagai bentuk protes namun tetap menjunjung suasana damai. Massa menuntut pencabutan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kepala Dinas Pariwisata Karo yang menurut mereka telah merugikan pengelolaan dan perkembangan pariwisata lokal.
"Kami bukan anti-pemerintah. Kami menuntut agar kebijakan yang merugikan rakyat dan meredam potensi wisata di daerah ini segera dievaluasi atau dicabut," ujar salah seorang koordinator aksi yang enggan disebutkan namanya. Para peserta menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan sumber pendapatan penting bagi masyarakat setempat dan perubahan kebijakan yang tiba-tiba menimbulkan ketidakpastian dan kerugian ekonomi.
Pengamanan aksi dilakukan aparat gabungan Polres Karo, Satpol PP, dan Kodim 0205/TK. Petugas tampak menjaga jalannya aspirasi dengan ketat namun kondusif. Di pintu gerbang kantor, petugas memasang spanduk sambutan bertuliskan "Selamat Datang Pejuang Aspirasi — Sampaikan Pendapat dengan Tertib. Aman dan Damai. Polri Hadir Menjamin Hak Konstitusional Warga."
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setempat menyatakan pihaknya siap memfasilitasi jalannya unjuk rasa sesuai aturan, sambil memastikan keamanan dan ketertiban umum. "Kami menyediakan pengamanan supaya aksi dapat berlangsung aman dan aspirasi tersampaikan secara baik," kata pejabat tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Karo belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan pencabutan SK. Sejumlah perwakilan massa menyampaikan bahwa mereka telah mengajukan surat permohonan audiensi kepada Bupati dan berharap mendapatkan jadwal pertemuan secepatnya untuk membahas tuntutan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat desa.
Warga juga menyerukan agar evaluasi kebijakan melibatkan unsur masyarakat dan pelaku pariwisata lokal sehingga solusi yang dihasilkan dapat mempertahankan keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus melindungi mata pencaharian masyarakat.
●Korwil Bt
