Proyek ini mencakup perbaikan lantai granik, penggantian atap seng, serta pengecatan pagar. Namun, hasil akhir bangunan dinilai jauh dari standar kualitas, terkesan amburadul, dan memicu dugaan penyimpangan anggaran. Masyarakat Karo menyoroti ketidakseimbangan antara besaran dana dan kualitas output yang terlihat di lapangan.
Sejumlah warga yang ditemui MakmurNews.com menyatakan kekecewaan mendalam. "Uang rakyat sebesar itu kok hasilnya begini? Kayak renovasi ala kadarnya," ujar salah seorang pedagang di sekitar taman, yang enggan disebut namanya.
Pejabat terkait membela bahwa proyek ini bukan renovasi total, melainkan perbaikan parsial pada titik prioritas. "Tidak semuanya diganti. Fokus pada bagian-bagian tertentu saja," tegasnya saat dikonfirmasi.Pernyataan itu justru memunculkan tanda tanya baru: apakah anggaran Rp328 juta lebih sebanding dengan skala pekerjaan terbatas? Belum lagi isu dugaan keterlibatan oknum anggota dewan yang beredar luas di masyarakat, memperkuat kecurigaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Masyarakat Kabupaten Karo mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo segera turun tangan. Mereka berharap dilakukan audit independen, penyelidikan mendalam, dan tindakan tegas untuk mengungkap potensi penyimpangan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pihak terkait.
■ Reporter Sihar Tambunan, SH
