Jumat, 23 Januari 2026

Karutan Labuhan Deli Tegaskan Isu Fasilitas Istimewa bagi WBP Narkotika Tidak Benar

MakmurNews.com, Medan.  – Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Labuhan Deli, Eddy Junaedi, secara tegas membantah rumor terkait dugaan pemberian fasilitas istimewa atau yang disebut sebagai “ruang kendali” kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus narkotika berinisial RR.

Penegasan tersebut disampaikan Eddy Junaedi usai melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan tidak adanya pelanggaran serta menjaga integritas institusi pemasyarakatan.

Menanggapi pemberitaan yang dinilai menyudutkan pihak Rutan Labuhan Deli, Eddy menegaskan bahwa seluruh WBP diperlakukan secara sama dan adil sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Saya sudah cek langsung ke ruangannya. Tidak ada fasilitas khusus atau perlakuan istimewa. Kondisi kamar hunian sama seperti warga binaan lainnya, hanya ruangan biasa. Ruang fasilitas khusus seperti yang dituduhkan itu sama sekali tidak ada dan tidak benar,” tegas Eddy saat memberikan klarifikasi resmi, Kamis malam (22/1).

Eddy Junaedi juga menanggapi isu lain terkait dugaan intimidasi maupun pemerasan yang menyeret oknum pejabat. Menurutnya, informasi tersebut tidak akurat dan berpotensi menjadi fitnah apabila tidak disertai bukti hukum yang sah.

“Setiap tuduhan harus dibuktikan secara hukum. Jangan sampai informasi yang tidak benar merusak nama baik petugas yang selama ini bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinannya, Rutan Kelas I Labuhan Deli terus melakukan pembenahan sistem serta memperketat pengawasan internal sebagai bagian dari komitmen reformasi hukum dan birokrasi di lingkungan pemasyarakatan.

Langkah keterbukaan Karutan dalam memberikan klarifikasi kepada media juga dinilai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Pihak Rutan Labuhan Deli menyatakan tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat maupun organisasi mahasiswa, termasuk DPN PMMP, namun mengimbau agar setiap kritik atau tudingan disampaikan secara objektif dan berbasis data.

“Kami fokus pada pembinaan warga binaan. Jika ada kekeliruan, pasti akan kami perbaiki. Namun jangan sampai isu yang belum tentu benar justru merusak wibawa hukum dan kerja keras petugas di lapangan,” pungkas Eddy Junaedi. (Syahdan/Red)

Share:

Arsip Blog