Kegiatan ini merupakan bagian dari Program INONG (Integrated Women Participation and Gender Responsive in Anticipatory Humanitarian Action) dengan dukungan Program ToGETHER 2.0, yang berfokus pada peningkatan kapasitas kelompok perempuan dan komunitas desa dalam menghadapi risiko banjir secara partisipatif dan inklusif. Workshop berlangsung selama dua hari, Selasa–Rabu, 11–12 November 2025, dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri atas 65% perempuan dan 35% laki-laki dari unsur BPBD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tagana, Damkar, perangkat desa, serta masyarakat Desa Kuala Penaga.
Hari pertama menghadirkan Sulaiman, S.Sos, Operator Komunikasi BPBD Kabupaten Aceh Tamiang, yang memaparkan materi berjudul Manajemen Penanganan Bencana dan Sistem Informasi Peringatan Dini. Dalam paparannya, Sulaiman menekankan pentingnya kesiapsiagaan berbasis komunitas.
“Sistem informasi peringatan dini tidak hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana masyarakat memahami dan merespons tanda-tanda bahaya dengan cepat. Keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada kesiapsiagaan bersama sejak sebelum bencana terjadi,” ujarnya.
Hari kedua diisi oleh Nasrul Adil, M.T, Kepala BMKG Provinsi Aceh, yang memberikan paparan secara daring melalui Zoom Meeting dengan topik Proyeksi Hujan dan Ancaman Banjir Aceh Tamiang.
“Data curah hujan dan proyeksi cuaca harus menjadi dasar dalam setiap langkah mitigasi. Dengan memahami pola hujan dan potensi banjir, masyarakat dapat membuat keputusan lebih cepat dan tepat untuk mengurangi dampak bencana,” jelasnya.
Fasilitator kegiatan, Ismail Marzuki (Manajer Program PKPA), menambahkan bahwa workshop ini bertujuan memperkuat pengetahuan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda awal banjir, menentukan ambang batas siaga, dan merumuskan mekanisme peringatan dini yang mudah dipahami semua pihak.
“Melalui proses partisipatif, masyarakat diajak untuk menyepakati indikator peringatan dini yang sesuai dengan konteks lokal serta memastikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada tahap antisipatif bencana,” ungkap Ismail.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai sesi diskusi dan praktik kelompok untuk mengidentifikasi pemicu banjir, menetapkan ambang batas siaga, serta menyusun draft mekanisme peringatan dini dan rencana aksi dini yang responsif gender. Metode yang digunakan meliputi focus group discussion (FGD), simulasi, dan presentasi hasil kerja kelompok.
Salah satu peserta, Yusri Afriana (52 tahun), perwakilan kelompok perempuan Desa Kuala Penaga, mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana mengenali tanda-tanda banjir sejak dini.
“Dulu kami hanya menunggu informasi dari luar. Sekarang kami tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana membaca tanda-tanda alam agar bisa lebih siap menghadapi banjir,” ungkapnya.
Kegiatan ini menghasilkan draft dokumen pemicu, ambang batas, mekanisme peringatan dini, dan rencana aksi dini yang responsif gender, yang akan dijadikan dasar penyusunan rencana aksi antisipatif berbasis komunitas di tingkat desa.
