Menurut Saipul Anwar Munthe, kehadiran glondongan kayu dalam jumlah besar pada aliran banjir bukanlah kejadian alam semata, melainkan tanda adanya aktivitas pembalakan liar atau penataan kawasan hutan yang tidak terkendali. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Dinas Kehutanan (Dishut)serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tapteng, karena dua instansi tersebut memiliki fungsi pengawasan, penegakan regulasi, dan perlindungan kawasan hutan.
“Kami mempertanyakan sejauh mana fungsi dan peran Dishut serta DLH Tapteng dalam melakukan pengawasan hutan. Banjir dengan glondongan kayu bukan peristiwa biasa. Ini alarm keras bahwa ada persoalan tata kelola hutan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Saipul Anwar Munthe.
Ia menambahkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan penjelasan resmi mengenai asal-usul kayu yang hanyut saat banjir, serta apa langkah konkret yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan hal serupa tidak terjadi kembali.
“DLH dan Dishut tidak boleh hanya hadir ketika bencana sudah terjadi. Pengawasan harus dilakukan sebelum kerusakan muncul. Kami mendesak dilakukan investigasi menyeluruh: dari sumber kayu, area pembalakan, hingga pihak-pihak yang terlibat,” tambahnya.
HIMASU-PRi juga mendorong agar pemerintah daerah Tapteng meningkatkan transparansi data lingkungan, termasuk kondisi tutupan hutan, izin pemanfaatan kawasan, serta upaya perlindungan daerah aliran sungai (DAS) yang selama ini dianggap kurang mendapat perhatian.
Di akhir pernyataannya, Saipul Anwar Munthe menegaskan bahwa HIMASU-PRi siap mengawal isu ini secara berkelanjutan demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
"Kami tidak ingin bencana ini berulang. Kami akan terus mengawasi, bersuara, dan mendesak aparat berwenang agar menjalankan tugas sesuai amanah undang-undang. Lingkungan adalah hak hidup masyarakat yang harus dijaga bersama,” tutupnya. (Rel/Red)
